KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI

Nama                         : Fitri Oktaviani

NPM                           : 22211922

Kelas                          : 4EB08

KODE ETIK PROFESI AKUNTANSI

A.      Kode Perilaku Profesional

Etika adalah serangkaian prinsip atau nilai moral. Perlunya etika profesional bagi organisasi profesi adalah karena setiap profesi yang menyediakan jasanya kepada masyarakat memerlukan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya dan kepercayaan masyarakat terhadap mutu jasa akuntan publik akan menjadi lebih tinggi apabila profesi tersebut menerapkan standar mutu tinggi terhadap pelaksanaan pekerjaan profesional yang dilakukan anggota profesinya.

B.      Prinsip-prinsip Etika : IFAC, AICPA, IAI

1.            IFAC (International Federation of Accountants)

STRUKTUR KODE ETIK IFAC

Prinsip-prinsip fundamental etika IFAC yaitu :

a.       Integritas. Seorang akuntan profesional harus bertindak jujur dan tegas dalam semua hubungan bisnis dan profesionalnya.

b.      Objektivitas. Seorang akuntan profesional seharusnya tidak boleh membiarkan terjadinya bias, konflik kepentingan, atau dibawah pengaruh orang lain sehingga mengesampingkan pertimbangan bisnis dan profesional.

c.       Kompetensi profesional dan kehati-hatian. Seorang akuntan profesional mempunyai kewajiban untuk memelihara pengetahuan dan keterampilan profesional secara berkelanjutan pada tingkat yang diperlukan untuk menjamin seorang klien atau atasan menerima jasa profesional yang kompeten didasarkan atas perkembangan praktik, legislasi dan teknik terkini. Selain itu juga harus bekerja secara tekun dan mengikuti standar-standar profesional dan teknik yang berlaku dalam memberikan jasa profesional.

d.      Kerahasiaan. Seorang akuntan profesional harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperolehnya sebagai hasil hubungan profesional dan bisnis serta tidak boleh mengungkapkan informasi apapun kepada pihak ketiga tanpa izin yang benar dan spesifik, kecuali terdapat kewajiban hukum atau terdapat hak profesional untuk mengungkapkannya.

e.       Perilaku profesional. Seorang akuntan profesional harus patuh pada hukum dan perundang-undangan yang relevan dan harus menghindari tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi/

2.            AICPA (American Institute of Certified Public Accountants)

Prinsip-prinsip etika dari AICPA adalah sebagai berikut :

a.       Tanggung jawab. Dalam menjalankan tanggung jawab sebagai seorang profesional, anggota harus menjalankan pertimbangan moral dan profesional secara sensitif.

b.      Kepentingan publik. Anggota harus menerima kewajiban mereka untuk bertindak sedemikian rupa demi melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

c.       Integritas. Untuk memelihara dan memperluas keyakinan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan rasa integritas tinggi.

d.      Objektivitas dan Independensi. Seorang anggota harus memelihara objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam menunaikan tanggung jawab profesional. Seorang anggota dalam praktik publik seharusnya menjaga independensi dalam fakta dan penampilan saat memberikan jasa auditing dan atestasi lainnya.

e.       Kehati-hatian. Seorang anggota harus selalu mengikuti standar-standar etika dan teknis profesi terdorong untuk secara terus menerus mengembangkan kompetensi dan kualitas jasa dan menunaikan tanggung jawab profesional sampai tingkat tertinggi kemampuan anggota yang bersangkutan.

f.        Ruang lingkup dan Sifat jasa. Seorang anggota dalam praktik publik harus mengikuti prinsip-prinsip Kode Perilaku Profesional dalam menetapkan ruang lingkup dan sifat jasa yang diberikan.   

3.            IAI (Ikatan Akuntan Indonesia)

Kode etik IAI meliputi :

a.       Prinsip etika akuntan

b.      Aturan etika akuntan

c.       Interpretasi aturan etika akuntan

Prinsip etika akuntan atau kode etik akuntan meliputi :

a.       Tanggung jawab profesi. Akuntan didalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalams emua kegiatan yang dilakukannya.

b.      Kepentinagn publik. Akuntan sebagai anggota IAI berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepentingan publik dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

c.       Integritas. Akuntan sebagai seorang profesional dalam memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya tersebut dengan menjaga integritasnya setinggi mungkin.

d.      Obyektifitas. Dalam pemenuhan kewajiban profesionalnya setiap akuntan sebagai anggota IAI harus menjaga objektifitasnya dan bebas dari benturan kepentingan.

e.       Kompetensi dan kehati-hatian profesional. Akuntan dituntut harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan penuh kehati-hatian, kompetensi, ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesionalnya pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien /  pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi dan teknik yang paling mutakhir.

f.        Kerahasiaan. Akuntan harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

g.       Perilaku profesional. Akuntan sebagai seorang profesional dituntut untuk berperilaku konsisten selaras dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesinya.

h.      Standar teknis. Akuntan dalam menjalankan tugas profesionalnya harus mengacu dan mematuhi standar teknis dan standar profesional yang relevan.

C.      Aturan dan Interpretasi Etika

Peraturan etika melibatkan peraturan eksplisit yang harus dipatuhi oleh semua akuntan publik dalam berpraktek. Interpretasi peraturan etika merupakan peraturan yang spesifik secara formal tidak harus dipatuhi, tetapi penyimpangan dari interpretasi ini akan menimbulkan kesulitan.

Sumber :

·http://budisant.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/12961/BAB_4+Etika+Profesional.ppt

· http://www.slideshare.net/simpulhati/55239327-kodeetikaicpaifaciai

PERILAKU ETIKA DALAM PROFESI AKUNTANSI

Nama                         : Fitri Oktaviani

NPM                           : 22211922

Kelas                          : 4EB08

PERILAKU ETIKA DALAM PROFESI AKUNTANSI

A.      Akuntansi Sebagai Profesi dan Peran Akuntan

Profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang menggunakan keahlian di bidang akuntansi. Pekerjaan seorang akuntan mencakup :

1.      Pembukuan

2.      Pensurveian (mengetahui luas transaksi suatu perusahaan)

3.      Perencanaan sistem akuntansi suatu perusahaan

4.      Pemeriksaan akuntansi (auditing)

5.      Penyusunan dan penyajian laporan keuangan

6.      Penganalisaan laporan-laporan keuangan dan lain-lain

Menurut kedudukannya, ada empat kelompok akuntan sebagai berikut:

a.       Akuntan Internal, yaitu akuntan yang bekerja pada suatu organisasi, baik organisasi swasta (perusahaan swasta) maupun organisasi pemerintah (Instansi pemerintah, BUMN, BUMD). Akuntan internal disebut juga akuntan perusahaan. Tugas akuntan internal antara lain :

·      Menyusun informasi keuangan

·      Menyusun anggaran perusahaan

·      Menentukan dan mengontrol biaya produksi

·      Menyusun sistem akuntansi.

b.      Akuntan Pemerintah, yaitu akuntan yang bekerja pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Kantor Pajak.

c.       Akuntan Publik, yaitu akuntan yang memberikan audit (pemeriksaan laporan keuangan) suatu perusahaan. Jasa yang diberikan oleh akuntan publik selain jasa audit adalah jasa pembukuan, konsultasi manajemen dan jasa bidang perpajakan (contohnya pengisian SPT). Syarat untuk menjadi akuntan publik antara lain :

·      Sarjana lulusan fakultas ekonomi dari suatu perguruan tinggi jurusan akuntansi

·      Lulus pendidikan profesi akuntansi

·      Lulus ujian sertifikasi Akuntan Publik yang diselenggarakan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

·      Pengalaman kerja sebagai auditor pada kantor akuntan publik selama 3 tahun

d.      Akuntan Pendidik, yaitu akuntan yang mengajar mata kuliah akuntansi pada suatu perguruan tinggi, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Biasanya akuntan pendidik adalah seorang yang sudah berpengalaman dalam bidang akuntansi.

B.      Ekspektasi Publik

Akuntan dipersepsikan sebagai orang yang profesional dibidang akuntansi. Artinya para akuntan memiliki suatu kepandaian yang lebih dibidang ini dibandingkan dengan orang awam. Disamping itu masyarakat pun berharap bahwa para akuntan mematuhi standar dan tata nilai yang berlaku dilingkungan profesi akuntan sehingga masyarakat dapat mengandalkan kepercayaannya terhadap pekerjaan yang diberikan.   

C.      Nilai-nilai Etika VS Teknik Akuntansi / Auditing

Nilai-nilai etika adalah sebagai berikut :

·      Integritas

Setiap tindakan dan kata-kata pelaku profesi menunjukkan sikap transparansi, kejujuran dan konsisten

·      Kerjasama

Mempunyai kemampuan untuk bekerja sendiri maupun dalam tim

·      Inovasi

Pelaku profesi mampu memberi nilai tambah pada pelanggan dan proses kerja dengan metode baru

·      Simplisitas

Pelaku profesi mampu memberikan solusi pada setiap masalah yang timbul dan masalah yang kompleks menjadi lebih sederhana

Teknik akuntansi adalah aturan-aturan khusus yang diturunkan dari prinsip-prinsip akuntan yang menerangkan transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian tertentu yang dihadapi oleh entitas akuntansi tersebut.

D.      Perilaku Etika Dalam Pemberian Jasa Akuntan Publik

Berbagai jasa yang diberikan oleh para akuntan publik kepada masyarakat antara lain :

1.      Jasa Assurance, yaitu jasa profesional independen yang meningkatkan mutu informasi bagi pengambil keputusan

2.      Jasa Atestasi, yaitu suatu pernyataan pendapat, pertmbangan orang yang independen dan kompeten tentang apakah asersi suatu entitas sesuai dalam semua hal yang material dengan kriteria yang telah ditetapkan. Jasa atestasi terdiri atas audit, pemeriksaan (examination), review dan prosedur

3.      Jasa Nonassurance, yaitu jasa yang dihasilkan oleh akuntan publik dimana didalamnya tidak memberikan suatu pendapat, keyakinan negatif, ringkasan temuan atau bentuk keyakinan lain.

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan etika profesional bagi akuntan yang berpraktik sebagai akuntan publik Indonesia yang bersumber dari Prinsip Etika yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)

Sumber :

·   http://nielam-tugas.blogspot.com/2012/10/perilaku-etika-dalam-profesi-akuntansi.html

·                Erhans, 2010. Akuntansi Berdasarkan Prinsip Akuntansi Indonesia, PT. Ercontara Rajawali, Jakarta.

ETHICAL GOVERNANCE

Nama                    : Fitri Oktaviani

NPM                     : 22211922

Kelas                    : 4EB08

ETHICAL GOVERNANCE

A.    Governance System

Sistem pemerintahan (Governance System) adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi:

1.          Presidensial                             4.       Komunis

2.          Parlementer                             5.       Demokrasi liberal

3.          Semipresidensial                     6.       Liberal

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintahan yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintahan mempunyai fondasi yang kuat dimana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintahan mempunya sistem pemerintahan yang statis, absolut maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya hingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut.

Secara luas berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut.Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh.

Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri.

B.    Budaya Etika

~  Hubungan etika dan budaya

·      Etika dalam implementasinya dipengaruhi oleh agama dan budaya

·    Agama dan budaya dianggap sebagai sumber hukum, peraturan dan kode etik

·      Sebagai sumber maka agama dan budaya lebih independen

~ Etika dalam perusahaan

·      Terciptanya budaya perusahaan yang baik

·      Terbangunnya suatu fungsi organisasi saling percaya

·      Terbentuknya manajemen hubungan antar pegawai

~  Peran budaya dalam Perusahaan

·         Menentukan etika kerja

·         Memberi arah pengembangan bisnis

·         Meningkatkan produktivitas kerja

·         Mengembangkan kualitas barang dan jasa

·         Memotivasi pekerja mencapai prestasi tinggi

C.    Mengembangkan Struktur Etika Korporasi

Semangat untuk mewujudkan Good Corporate Governance memang telah dimulai di Indonesia, baik di kalangan akademisi maupun praktisi baik di sektor swasta maupun pemerintah. Berbagai perangkat pendukung terbentuknya suatu organisasi yang memiliki tata kelola yang baik sudah di stimulasi oleh Pemerintah melalui UU Perseroan, UU Perbankan, UU Pasar Modal, Standar Akuntansi, Komite Pemantau Persaingan Usaha, Komite Corporate Governance, dan sebagainya yang pada prinsipnya adalah membuat suatu aturan agar tujuan perusahaan dapat dicapai melalui suatu mekanisme tata kelola secara baik oleh jajaran dewan komisaris, dewan direksi dan tim manajemennya. Pembentukan beberapa perangkat struktural perusahaan seperti komisaris independen, komite audit, komite remunerasi, komite risiko, dan sekretaris perusahaan adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas "Board Governance".

Dengan adanya kewajiban perusahaan untuk membentuk komite audit, maka dewan komisaris dapat secara maksimal melakukan pengendalian dan pengarahan kepada dewan direksi untuk bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Sementara itu, sekretaris perusahaan merupakan struktur pembantu dewan direksi untuk menyikapi berbagai tuntutan atau harapan dari berbagai pihak eksternal perusahaan seperti investor agar supaya pencapaian tujuan perusahaan tidak terganggu baik dalam perspektif waktu pencapaian tujuan ataupun kualitas target yang ingin dicapai. Meskipun belum maksimal, Uji Kelayakan dan Kemampuan (fit and proper test) yang dilakukan oleh pemerintah untuk memilih top pimpinan suatu perusahaan BUMN adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebutuhan untuk membangun "Board Governance" yang baik sehingga implementasi Good Corporate Governance akan menjadi lebih mudah dan cepat.

D.    Kode Perilaku Korporasi (Corporate Code of Conduct)

           Code of Conduct adalah pedoman internal perusahaan yang berisikan Sistem Nilai, Etika Bisnis, Etika Kerja, Komitmen, serta penegakan terhadap peraturan-peraturan perusahaan bagi individu dalam menjalankan bisnis, dan aktivitas lainnya serta berinteraksi dengan stakeholders. Pengelolaan perusahaan tidak dapat dilepaskan dari aturan-aturan main yang selalu harus diterima dalam pergaulan sosial, baik aturan hukum maupun aturan moral atau etika. Code of Conduct merupakan pedoman bagi seluruh pelaku bisnis dalam bersikap dan berperilaku untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam berinteraksi dengan rekan sekerja, mitra usaha dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.
          Pembentukan citra yang baik terkait erat dengan perilaku perusahaan dalam berinteraksi atau berhubungan dengan para stakeholder. Perilaku perusahaan secara nyata tercermin pada perilaku pelaku bisnisnya. Dalam mengatur perilaku inilah, perusahaan perlu menyatakan secara tertulis nilai-nilai etika yang menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diharapkan atau bahkan diwajibkan bagi setiap pelaku bisnisnya. Pernyataan dan pengkomunukasian nilai-nilai tersebut dituangkan dalam code of conduct.

E.    Evaluasi Terhadap Kode Perilaku Korporasi

Melakukan evaluasi tahap awal (Diagnostic Assessment) dan penyusunan pedoman-pedoman. Pedoman Good Corporate Governance disusun dengan bimbingan dari Tim BPKP dan telah diresmikan pada tanggal 30 Mei 2005.

        PENGARUH ETIKA TERHADAP BUDAYA

1.     Etika Personal dan etika bisnis merupakan kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan keberadaannya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku manajer yang terinternalisasi menjadi perilaku organisasi yang selanjutnya mempengaruhi budaya perusahaan.

2.    Jika etika menjadi nilai dan keyakinan yang terinternalisasi dalam                 budaya perusahaan maka hal tersebut berpotensi menjadi dasar
       kekuatan persusahaan yang pada gilirannya berpotensi menjadi
       sarana peningkatan kerja

Sumber :

·   http://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_pemerintahan

·   http://etika.lecture.ub.ac.id/files/2012/02/Budaya-dan-etika.pdf

·   http://romancetika.blogspot.com/2011/11/ethical-governance.html

·   http://syuhadamakarim.wordpress.com/2012/10/16/ethical-governance/
·   http://riskianthi.blogspot.com/2012/10/ethical-governance.html